Bogor, 21 Januari 2026 – Vinus Forum menyelenggarakan diskusi media bertajuk “Menuju Satu Tahun Kepemimpinan Rudy Susmanto-Ade Ruhandi di Kabupaten Bogor” sebagai ruang dialog dan evaluasi publik menjelang satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Bogor. Diskusi ini menjadi bagian dari komitmen Vinus Forum dalam mendorong diskursus kebijakan publik yang transparan, partisipatif, dan berbasis data, sekaligus membuka ruang konfirmasi data dan fakta secara objektif bagi media, akademisi, dan pemangku kepentingan.Diskusi menghadirkan Ketua PINUS Indonesia Yus Pitriadi sebagai pemantik, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara, serta Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Bogor Bambam Setia Aji sebagai narasumber. Sejumlah akademisi turut hadir sebagai penanggap, di antaranya Daniel Zuchron, Galih Pratama, H.Ramlan Rosyad, M.Si., serta Faisal Tri Ramdani. Diskusi dipandu oleh Elsa Mayori dari Pilar Foundation.
Dalam diskusi tersebut, kepemimpinan Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi dinilai menunjukkan gaya kerja yang responsif, cepat, dan sigap atau kerap disebut “satset” dalam merespons persoalan masyarakat. Penataan internal birokrasi dipandang sebagai fondasi awal sebelum peningkatan pelayanan publik dilakukan secara lebih luas dan masif.
Ketua PINUS Indonesia menilai adanya koordinasi yang sangat intensif antara kepala daerah dan jajaran ASN, termasuk budaya kerja yang menuntut komitmen tinggi. Penilaian tersebut diperkuat oleh DPRD Kabupaten Bogor yang menyebut pemerintahan saat ini jauh lebih terbuka dan komunikatif dibandingkan periode sebelumnya.
Dari sisi tata kelola pemerintahan, diskusi menyoroti kemajuan signifikan dalam aspek transparansi dan digitalisasi. Pemerintah Kabupaten Bogor dinilai aktif memanfaatkan kanal digital dan media sosial resmi sebagai sarana keterbukaan informasi publik. DPRD Kabupaten Bogor juga mengungkapkan adanya efisiensi anggaran lebih dari Rp300 miliar, yang selanjutnya direalokasikan untuk program-program prioritas pembangunan. Langkah ini dinilai sebagai bentuk penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Diskusi juga menyoroti upaya pemerataan pembangunan wilayah yang mulai terlihat, ditandai dengan perbaikan infrastruktur di wilayah yang selama ini relatif kurang tersentuh, seperti Jalan Malasari di ujung barat Kabupaten Bogor. Selain itu, mulai diperjelasnya titik pusat serta alokasi anggaran pembangunan untuk wilayah Bogor Barat dan Bogor Timur dipandang sebagai sinyal keseriusan pemerintah daerah dalam menata wilayah dan membuka ruang wacana pemekaran secara terencana.
Sorotan kritis kemudian disampaikan oleh Rektor INDABI (Institut Nida El-Adabi, Parung Panjang, Bogor) H. Ramlan Rosyad, M.Si., yang menekankan bahwa persoalan layanan kesehatan di wilayah Bogor Barat masih menjadi pekerjaan rumah besar. Ia menyoroti kondisi Parung Panjang, Tenjo, dan wilayah sekitarnya yang hingga kini belum memiliki rumah sakit rujukan milik Kabupaten Bogor. Akibatnya, masyarakat harus menempuh jarak yang jauh ke rumah sakit di Leuwiliang atau bahkan lebih sering mengakses rumah sakit swasta di wilayah Tangerang. Kondisi ini dinilai tidak ideal karena selain berada di luar wilayah administratif Kabupaten Bogor, masyarakat juga harus menanggung biaya tambahan, terutama untuk transportasi.
Menurut Rektor Indabi, Kabupaten Bogor harus memiliki rumah sakit sendiri di wilayah Bogor Barat agar masyarakat tidak terus bergantung pada fasilitas kesehatan di daerah lain. Pembangunan rumah sakit dinilai bukan sekadar persoalan infrastruktur, tetapi juga menyangkut keadilan pelayanan publik dan pengurangan beban ekonomi masyarakat.
Setelah menyoroti sektor kesehatan, Ramlan juga mengangkat persoalan pendidikan. Ia menyampaikan bahwa rata-rata lama sekolah masyarakat Kabupaten Bogor masih tergolong rendah dan belum menunjukkan peningkatan signifikan. Luasnya wilayah, faktor sosial, serta masih adanya anggapan bahwa pendidikan dasar sudah cukup menjadi tantangan tersendiri.
Keberadaan PKBM sebagai jalur pendidikan alternatif dinilai penting, namun masih belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, ia mendorong sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi, tidak hanya dalam riset kebijakan, tetapi juga dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan yang berkelanjutan dan dijalankan secara serius.
Menjelang genap satu tahun kepemimpinan, diskusi media Vinus Forum ini menegaskan pentingnya menjaga kesinambungan visi dan misi pemerintahan daerah hingga lima tahun ke depan. Media, DPRD, dan kalangan akademisi dipandang memiliki peran strategis sebagai kontrol publik sekaligus mitra kritis pemerintah daerah agar setiap kebijakan yang diambil tetap berbasis data, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
